Tugas 07 (Aspek Hukum dalam Ekonomi)

Hak Kebendaan yang Bersifat sebagi Pelunansan Utang

(Hak Jaminan)

        Hak kebendaan yang bersifat pelunanasan utang (hak jaminan) adalah hak jaminan yang melekat pada kreditor yang memberikan kewenangan kepadanya untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan, jika debitor melakukan wansprestasi terhadap suatu prestasi (perjanjian).
     Dengan demikian, hak jaminan tidak dapat berdiri sendiri, karena hak jaminan merupakan perjanjian yang bersifat tambahan (accessoir) dari perjanjian pokoknya, yakni perjanjian utang-piutang (perjanjian kredit).
Perjanijian utang piutang dalam KUH Perdata tidak diatur secara terinci, namun tersirat dalam Pasal 1754 KUH Perdata tentang perjanjian pinjam pengganti, yakni dikatakan bahwa bagi mereka yang meminjam harus mengembalikan dengan bentuk dan kualitas yang sama.

SUMBER :
Hukum Dalam Ekonomi (Edisi 2), oleh Advendi S & Elsi Kartika S
http://books.google.co.id/books?id=esFIdX7qOAEC&printsec=frontcover&dq=hukum+ekonomi&hl=id&sa=X&ei=OlWRT8jkJoW3rAfYt9HmBA&ved=0CDEQ6AEwAQ#v=onepage&q=hukum%20ekonomi&f=false

Tugas 06 (Aspek Hukum dalam Ekonomi)

OBYEK HUKUM

        Objek Hukum menurut Pasal 499 KUH Perdata, yakni benda. Benda adalh segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum atau segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subyek hukum atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek dari hak milik (eigendom).
1. Benda Bergerak
       Benda bergerak dibedakan menjadi sebagai berikut :
a. Benda bergerak karena sifatnya, menurut Pasal 509 KUH Perdata adalh benda yang dapat dipindahkan,misalnya meja,kursi,dan yang dapat berpindah sendiri contohnya ternak.
b. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang, menurut Pasal 511 KUH Perdata adalah hak-hak atas benda bergerak, misalnya hak memungut hasil (vruchtgebruik) atas benda-benda bergerak, hak pakai (gebruik) atas benda bergerak, dan saham-saham perseroan terbatas.
2. Benda Tidak Bergerak
       Benda tidak bergerak dapat dibedakan menjadi, seperti berikut :
a. Benda tidak bergerak karena sifatnya, yakni tanah dan segala sesuatu yang melekat di atasnya, misalnya pohon, tumbuh-tumbuhan,arca,dan patung.
b. Benda tidak bergerak karena tujuannya, yakni mesin alat-alat yang dipakai dalam pabrik. Mesin senebar benda bergerak, tetapi oleh yang pemakainya dihubungkan atau dikaitkan pada benda tidak bergerak yang merupakan benda pokok.
c. Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang, ini berwujud hak-hak atas benda-benda yang tidak bergerak, misalnya hak memungut hasil ats benda yang tidak bergerak, hak pakai atas benda tidak bergerak, dan hipotik.
 Denag demikian, membedakan benda bergerak dan benda tidak bergerak ini penting, artinya karena berhubungan dengan empat hal adalah pemilikan (bezit), penyerahan (levering), daluwarsa (verjaring), dan pembebanan (bezwaring).
- Pemilikan (bezit)
Pemilikan,yakni dalam hal benda bergerak berlaku asa yang tercantum dalm Pasal 1977 KUH Perdata,yaitu bezitter dari barang bergerak adalah eigenaar (pemilik) dari barang tersebut, sedangkan untuk benda tidak bergerak tidak demikian halnya.
-Penyerahan (Levering)
Penyerahan, yakni terhadap benda bergerak dapat dilakukan penyerahan secara nyata (hand by hand) atau dari tangan ke tangan. Sedangkan untuk benda tidak bergerak dilakukan balik nama.
-Daluarsa (Verjaring)
Daluarsa, yakni untuk benda-benda bergerak tidak mengenal daluarsa, sebab bezit di sini sama dengan eigendom (pemilikan) atas benda bergerak tersebut, sedangkan untuk benda-benda tidak bergerak mengenal adanya daluarsa.
-Pembebanan (bezwaring)
Pembebanan, yakni terhapa benda bergerak dilakukan dengan pand (gadai, fidusia), sedangkan untuk benda tidak bergerak dengan hipotik adalha hak tanggungan untuk tanah, serta benda-benda selain tanah digunakan fidusia.


SUMBER :
Hukum Dalam Ekonomi (Edisi 2),oleh Advendi S &Elsi Kartika S
http://books.google.co.id/books?id=esFIdX7qOAEC&printsec=frontcover&dq=hukum+ekonomi&hl=id&sa=X&ei=OlWRT8jkJoW3rAfYt9HmBA&ved=0CDEQ6AEwAQ#v=onepage&q=hukum%20ekonomi&f=false

Hutan Habis Berarti Kami Mati...

Yunanto Wiji Utomo | A. Wisnubrata | Jumat, 20 April 2012 | 14:33 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anyi Apuy, Ketua Adat Besar masyarakat Dayak yang tinggal di desa Long Alano, Kalimantan Timur, mengatakan bahwa hutan adalah segalanya bagi masyarakat setempat dan sudah seharusnya dijaga.

"Semua yang kami inginkan ada di hutan. Mau makan daging kami tinggal ke halaman belakang rumah. Mau makan ikan, sudah ada di sungai," ungkap Anyi saat ditemui dalam konferensi pers Heart of Borneo Forum yang digelar WWF Indonesia, Kamis (19/4/2012).

Anyi menuturkan, seluruh kebutuhan masyarakat ada di hutan. Tak cuma makanan, hutan juga menyediakan obat-obatan yang dipercaya khasiatnya untuk menyembuhkan penyakit. Hutan pun memberikan mata pencaharian.

"Kalau hutan habis, berarti kami mati. Kalau dilakukan berarti sama saja pemerintah membunuh masyarakat secara tidak langsung. Kalau hutan tidak ada, bagaimana anak cucu kami berusaha," papar Anyi.

Anyi mengepalai 9 desa adat dayak di wilayah Kalimantan Timur. Wilayah hutan di sekitar tempat tinggal Anyi masih terjaga kondisinya. Namun, ia juga mengakui bahwa gejala dan upaya alih fungsi hutan juga ada.

Penelitian yang pernah dilakukan, kata Anyi, menunjukkan bahwa hutan wilayahnya memiliki potensi tambang emas dan tembaga. Sudah ada beberapa orang yang menyelidiki kemungkinan membuka lokasi tambang di daerah tersebut.

"Ada juga sawit. Katanya sudah punya ijin dari pemerintah. Tapi, kami masyarakat tidak mengijinkan," kata Anyi.

Anyi mengungkapkan bahwa upaya pemanfaatan hutan sebenarnya boleh saja dilakukan, namun harus seijin masyarakat dan mendatangkan keuntungan bagi masyarakat setempat.

"Kalau saat ini, kami merasa hak kami tidak dihargai," tuturnya.

Heart of Borneo Forum yang diadakan WWF Indonesia tahun ini mengangkat topik "Green Economy". Secara sederhana, green economy bisa dikatakan sebagai konsep pembangunan ekonomi yang juga memperhitungkan masalah lingkungan yang mungkin ditimbulkan.

Wisnu Rusmantoro, Heart of Borneo National Coordinator mengatakan bahwa green economy atau ekonomi hijau bisa menjadi senjata untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat adat.

"Dengan green economy kawasan yang menjadi hak masyarakat adat bisa terlindungi," papar Wisnu.

 "Semua yang kami inginkan ada di hutan. Kalau hutan habis, berarti kami mati"

SUMBER :http://sains.kompas.com/read/2012/04/20/14331254/Hutan.Habis.Berarti.Kami.Mati.

Tugas 05 (Aspek Hukum dalam Ekoomi)

SUBYEK HUKUM

       Orang atau person adalah pembawa hak dan kewajiban atau setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak dan kewaiban dalam lalu lintas hukum disebut sebagai subjek hukum.
Subjek hukum terdiri dari dua, yaitu manusia biasa dan badan hukum :

1. Manusia Biasa (Natuurlike Persoon)

     Manusia sebagai subjek hukum telah mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya dan dijamin oleh hukum yang berlaku.

Di dalam Pasal 27 UUD 1945 menetapkan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dalam pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

      Dengan demikian, setiap manusia pribadi (nutuurlike Persoon) sesuai dengan hukum dianggap cakap bertindak sebagai subyek hukum, kecuali dalam hukum telah dibedakan dari segi perbuatan-perbuatan hukum adalah sebagai berikut :

a.   Cakap melakukan perbuatan hukum adalh orang dewasa menurut hukum (telah berusia 21 tahun) dan berakal sehat.

b.   Tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

       Sedangkan dalam Pasal 1330 KUH Perdata tentang orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian,adalah sebagai berikut :

-> Orang-orang yang belum dewasa (belum berusia 21 tahun),

-> Orang yang ditaruh di bawah penanpungan (curatele), yang terjadi karena gangguan jiwa, pemabuk atau pemboros,

-> Seorang wanita yang dalam perkawinan atau yang berstatus sebagai istri (telah dicabut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963 Yo Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menetapkan hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan-pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dan tiap-tiap pihak berhak melakukan perbuatan hukum).

2. Badan Hukum (Rechts Persoon)

       Badan hukum (rechts persoon) merupakn badan-badan atau perkumpulan. Badan hukum,yakni orang yang diciptakan oleh hukum.
Oleh karena itu, badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti manusia.
Badan hukum (rechts persoon) dibedakan dalam dua bentuk, yakni badan hukum publik (puplick recht persoon) dan badan hukum privat (privat recht persoon).
(a) Badan hukum publik (publick rechts persoon)
adalah Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya.
(b) Badan hukum privat (privat rechts persoon)
adalah Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu.


SUMBER :
Hukum dalam Ekonomi (edisi 2)  Oleh Advendi S & Elsi Kartika S
http://books.google.co.id/books?id=esFIdX7qOAEC&pg=PA37&dq=aspek+hukum+dalam+ekonomi&hl=id&sa=X&ei=s6SKT56zMajXmAW9scDhCQ&ved=0CDcQ6AEwAQ#v=onepage&q=aspek%20hukum%20dalam%20ekonomi&f=false

Tugas 04 (Aspek Hukum dalam Ekonomi)

Hukum Ekonomi

      Hukum ekonomi lahir disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Diseluruh dunia hukum berfungsi untuk mengatur dan mengatasi kegiatan-kegiatan ekonomi,dengan harapan pembangunan perekonomian tidak mengakibatkan hak-hak dan kepentingan masyarakat.
     Sunaryati Hartono mengatakan bahwa Hukum Ekonomi adalah Penjabaran hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekomi sosial,sehingga hukum ekonomi tersebut mempunyai dua aspek,sebagai berikut :
1. Aspek pengetahuan usaha-usaha pembangunan ekonomi,dalam arti peningkatan kehidupan ekonomi secara keseluruhan.
2. Aspek pengaturan usaha-usaha pembagian hasil pembagunan ekonomi secara merata di antara seluruh lapisan masyarakat,sehingga setiap warga negara Indonesia dapat menikmati hasil pembangunan ekonomi tersebut.
    Hukum ekonomi Indonesia dapat dibedakan menjadi dua,yakni hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial :

a. Hukum ekonomi pembangunan

Hukum ekonomi pembangunan adalah yang meliputi pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara nasional.

b. Hukum ekonomi sosial

Hukum ekonomi sosial adalah yang menyangkut pengaturan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional secara adil dan merata dalam martabat kemanusiaan (hak asasi manusia) manusia Indonesia.
      Selain itu, Rochmat Soemitro memberikan definisi Hukum Ekonomi. Menurutnya,hukum ekonomi ialah sebagai dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personofikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan.

Sumber :
 http://books.google.co.id

Hukum Dalam Ekonomi (Edisi II),oleh Advendi S & Elsi Kartika S

Tugas 03 (Aspek Hukum dalam Ekonomi)

Inflasi Harga Terhadap Penanaman Saham

       Pola perilaku harga saham menentukan pola return yang diterima dari saham tersebut. Harga saham tidak hanya dipengaruhi oleh profit perusahaan semata,tetapi juga dipengaruhi faktor ekonomi,politik,dan keuangan suatu negara. Variabel makro yang mempengaruhi misalnya nilai tukar dan inflasi untuk berinvestasi dalam bentuk sekuritas saham,seorang investor yang rasional akan menginvestasikan dananya dengan memilih saham-saham yang efisien,yang dapat memberikan return maksimal dengan tingkat resiko tertentu atau return tertentu dengan risiko yang seminimal mungkin.
       Harga saham bisa naik bisa pula turun,hal ini yang perlu disadari oleh para pemodal. Analisis terhadap faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi harga saham,risiko yang ditanggung pemodal,merupakan faktor yang akan mempengaruhi perkembangan pasar modal investasi cukup besar sebab inflasi yang tinggi akan mengurangi tingkat pengembalian (rate of return) dari investor. Pada kondisi inflasi yang tinggi maka harga barang-barang atau bahan baku memiliki kecenderunagn untuk meningkat. Peningkatkan harga barang-barang dan bahan baku akan membuat biaya produksi menjadi tinggi sehingga akan berpengaruh pada penurunan jumlah permintaan yang berakibat pada penurunan jumlah permintaan yang berakibat pada penurunan penjualan sehingga akan mempengaruhi pendapatan perusahaan.
Kesimpulan : Jadi dapat disimpulkan bahawa para investor harus lebih cermat lgi dalam menginvestasikan dananya pada suatu perusahaan yang akan dipilihnya,agar tidak terlalu sering mengalami penurunan nilai saham

SUMBER : JURNAL (Analisis Pengaruh Inflasi,Nilai Tukar,ROA,DER dan CR Terhadap Return Saham) Ratna Prihartini,SE

Tugas 02 (Aspek Hukum dalam Ekonomi)

"Kisah Indonesia dan Zona Waktunya"

Ester Meryana | Heru Margianto | Sabtu, 10 Maret 2012 | 20:12 WIB

  
BOGOR, KOMPAS.com - Zona waktu ternyata ditetapkan bukan semata-mata atas pertimbangan geografis, tapi juga ekonomi. Indonesia ternyata telah berulangkali "mengutak-atik" zona waktu di wilayahnya atas berbagai pertimbangan. Di masa pra kemerdekaan, pemerintah Hindia Belanda kala itu telah mengubah zona waktu di wilayah nusantara sebanyak lima kali.
"Zaman kemerdekaan empat kali, tahun 1947, 1950-an sekian, tahun 1963. Dan semua ada alasan ekonomi politik tertentu," ungkap Edib Muslim, Kadiv Humas dan Promosi KP3EI (Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), dalam workshop internalisasi MP3EI kepada insan pers, di Bogor, Sabtu (10/3/2012).
Pemerintah berencana menyatukan wilayah waktu Indonesia yang sekarang ini dibagi menjadi tiga zona waktu, yaitu Waktu Indonesia bagian Barat (WIB), Tengah (WITA), dan Timur (WIT). Rencananya, pemerintah akan memakai Wita sebagai patokan. Hal ini dilakukan, di antaranya, demi efisiensi birokrasi dan peningkatan daya saing ekonomi.
Tiga zona waktu yang kini membagi Indonesia dinilai tidak efektif. Misalnya, soal waktu dagang antara dunia usaha di zona WIT dan WIB. Perhitungan KP3EI, jika jam transaksi perdagangan umum di Jakarta dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir pukul 17.00 WIB, maka waktu efektif berdagang antara dunia usaha di WIT dan WIB hanya 4 jam.
Edib melanjutkan, demi alasan ekonomi, pada 1987 Bali keluar dari zona WIB dan masuk WITA. Alasannya, semata karena memperhitungkan sektor pariwisata. "Bali itu kita geser ke kanan (WITA) agar turis-turis Australia menginap semalam lagi. Kalau yang tambah menginap satu orang itu kecil, tapi kalo 100 ribu orang dikali 100 dollar AS berapa (besarnya)? Itu baru hotelnya, belum (pembelian) suvenirnya," tambah dia.
Perbedaan zona waktu memang bisa menimbulkan kerugian ekonomi. Batam, misalnya, setiap tahun harus kehilangan potensi Rp 100 miliar dari transaksi hotel karena turis asal Singapura harus pulang lebih awal akibat perbedaan waktu satu jam dengan Batam, Indonesia. "Seharusnya turis-turis Singapura yang datang ke Batam itu langsung kerja besok pagi dari Batam. Tapi, karena kita terlambat sejam (dalam zona waktu) mereka harus pulang dulu untuk besok pagi bisa kerja. Kalau semalam lagi turis-turis ini stay di Batam, berapa hotel di Batam yang penuh pada Minggu malamnya?" terang Edib.
Oleh karena itu, menurut dia, rencana pemerintah menyatukan zona waktu sebagai bagian dari Rencana Induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) adalah ide positif. Ini bisa membantu Indonesia meningkatkan daya saing dalam ekonomi serta sosial-politik.
Pengaturan zona waktu ini juga telah dilakukan sejumlah negara seperti Rusia yang tengah mengubah 11 zona waktu menjadi 9 zona. Bahkan, sekarang ini sedang menyiapkan langkah menuju 4 zona. Begitu pula dengan China yang telah menetapkan satu zona waktu sejak tahun 1949. 

SUMBER : KOMPAS, penulis(Ester Meryana | Heru Margianto | Sabtu, 10 Maret 2012 | 20:12 WIB)